Berpikir positif, bersikap & bertindak bijak

Abad Badruzaman

Pendahuluan

“…Masa muda saya dihabiskan dalam gerakan keislaman. Saya sering dengan geram mengecam para tokoh nasional yang menghilangkan tujuh kalimat ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’ dari pembukaan UUD 45. Ini pengkhianatan terbesar terhadap umat Islam. Saya berulangkali dipanggil tentara, karena dianggap Islam ekstrem. Dekan saya memecat saya sebagai pegawai negeri. Saya berdebat menentang Nurcholish Madjid. Saya mewakili kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam; dan Nurcholish—dalam pandangan saya waktu itu—orang yang membenci syariat Islam. Saya percaya betul bahwa negara republik Indonesia hanya akan selamat sejahtera bila ditegakkan syariat Islam. Negara ini didirikan dengan darah para syuhada. Nurcholish and his gang adalah kelompok sekular, yang ingin memisahkan Islam dari negara. Mereka melanjutkan perjuangan orang Barat yang telah lama memisahkan gereja dari negara. Media massa nasional menampilkan saya sebagai cendekiawan yang berseberangan dengan Nurcholish. 

 

 

“Keinginan saya untuk mendirikan negara Islam membawa saya untuk menjelajah dan mengamati berbagai negara yang sudah menerapkan syariat Islam. Perjalanan itu hanya menghasilkan satu hal—kekecewaan. Syariat Islam yang diterapkan tidak memenuhi harapan saya akan keadilan. Pada sebuah negeri, rekan bisnis saya melanggar kontrak yang sudah disepakati. Ketika saya bermaksud menuntutnya, ia menyatakan bahwa dalam syariat Islam yang berlaku di negeri itu, tidak ada tuntutan untuk pelanggaran kontrak. Pada negeri Islam yang lain, seorang gadis yang hamil dihukum rajam, sementara lelaki yang menghamilinya dibebaskan. Menurut syariat Islam, tuduhan berzina harus dibuktikan oleh empat orang saksi. Tidak seorang pun saksi yang menyaksikan perbuatan lelaki itu. Untuk gadis itu, kehamilannya saja sudah cukup sebagai saksi. Pada negeri Islam lainnya lagi, ulama diadili dalam pengadilan yang khusus. Pada negeri itu, tidak ada perlakuan yang sama di depan hukum. Pada negeri Islam lainnya, umat Islam yang mengikuti mazhab yang lain dipersekusi dan dieksekusi—dikejar-kejar dan dianiaya. Berbeda pendapat dengan penguasa dipandang sebagai kemurtadan, yang dapat menghalalkan darahnya. Lebih dari semua itu, syariat Islam tidak dengan sendirinya mendatangkan kesejahteraan. Saya saksikan penduduk negara-negara itu juga mulai kecewa.

“Dari perjalanan itu saya menyimpulkan beberapa hal. Pertama, syariat Islam tidak murni ilahiah. Apa yang kemudian disebut sebagai syariat Islam adalah hasil perumusan ulama yang berkuasa. Karena itu, kedua, syariat Islam berbeda-beda, tergantung pada mazhab yang dianut. Syariat Islam di Iran jauh berbeda dengan syariat Islam di Arab Saudi. Brunei melaksanakan syariat Islam menurut mazhab Syafi’î, Pakistan—Hanafî, Arab Saudi—Hanbalî (lebih tepat Wahabi), Taliban Afghanistan—murni Wahabi, dan (sekiranya Front Islamique de Salut menang) Aljazair—mungkin Maliki, sedangkan Iran—Ja’farî.

Ketiga, erat kaitannya dengan mazhab, syariat Islam umumnya dipahami sebagai fikih Islam. Lalu, karena fikih kebanyakan membicarakan masalah-masalah ritual, penerapan Islam dimulai dengan pemaksaan pelaksanaan ibadat yang umumnya bersifat individual. Bupati Cianjur mengeluarkan Perda tentang kewajiban pegawai perempuan pemerintah untuk mengenakan jilbab dan pegawai prianya untuk salat berjamaah di Masjid Agung. Kawan saya dari Cianjur terisak-isak di depan saya di Masjid Nabi saw di Madinah. Ia terharu menyaksikan toko-toko yang ditutup begitu azan terdengar. Kaum muslimin bersegera masuk masjid untuk salat berjamaah. ‘Ini negara Islam yang sebenarnya,’ ujar kawan itu, ‘Mudah-mudahan Cianjur akan mengikutinya dengan segera.’

“Ketika saya diundang untuk berdiskusi dengan badan yang mempersiapkan syariat Islam di Cianjur, saya bertanya: Mengapa syariat Islam tidak dimulai dengan perlindungan bagi para TKW dan TKI, atau kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan di atas upah minimum regional, atau pendidikan gratis bagi anak-anak fakir-miskin, atau santunan hidup bagi orang-orang tua? Ketika wali kotamadya Bandung mengundang kami untuk menerapkan syariat Islam di Bandung, saya mengusulkan agar Bandung memulai dengan syariat Islam yang hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil.”[1]

Ini adalah pengakuan Jalaluddin Rakhmat ketika diminta berbicara dalam sebuah diskusi bertema: “Menegakkan Syariat Islam dalam Kehidupan Bernegara,” di al-Markaz al-Islami, Makassar pada 18 Januari 2002.

Anda tidak keliru jika menduga bahwa saya, dengan mengutip pengakuan Jalaluddin Rakhmat di atas, sependapat dengan dia. Tetapi Anda terlalu tergesa-gesa jika menuduh saya sebagai orang yang membenci ide penerapan syariat Islam di Indoensia. Tidak ada “suka-benci; like-dislike” di sini. Memang banyak orang yang setuju dengan penerapan syariat Islam. Tapi yang sependapat dengan Jalaluddin Rakhmat juga tidak sedikit.

Bagi saya, pengakuan Jalaluddin di atas menggariskan setidaknya dua hal penting berkaitan dengan Tathbîq al-Syarî’ah al-Islâmiyah. Pertama, harus ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syariat. Mana syariat dan mana fikih. Jangan ada kerancuan atau tumpang-tindih antara keduanya. Sebab ternyata, seperti ditunjukkan Jalaluddin, selama ini syariat Islam umumnya dipahami sebagai fikih Islam. Kedua, keharusan menggunakan asas skala prioritas (fiqh al-awlawiyat) dalam merumuskan ide, kebijakan, aturan atau semacamnya. Bagi sebagian, ketika sebuah pemerintahan daerah mengeluarkan Perda yang mengharuskan pegawai wanitanya menggunakan jilbab, itu adalah sebuah kemenangan Islam. Bagi Jalaluddin dan saya, itu adalah kemenangan para tokoh yang mendukung Tathbîq al-Syarî’ah al-Islâmiyah di tubuh pemerintahan daerah itu. Maka Jalaluddin, dan saya mengamininya, bertanya: Mengapa syariat Islam tidak dimulai dengan perlindungan bagi para TKW dan TKI, atau kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan di atas upah minimum regional, atau pendidikan gratis bagi anak-anak fakir-miskin, atau santunan hidup bagi orang-orang tua?

 

Makna Syariat dan Fikih Secara Etimologi

Syariat

Kata syarî’at semula berarti mata air atau tempat orang dan binatang minum. Ke tempat itu orang mengirim binatang ternaknya untuk minum. Jalan ke tempat minum itu yang biasanya tempak jelas karena sering dilalui binatang atau manusia, juga disebut syarî’at atau masyra’at.[2] Kata syara’a (akar kata syarî’at) selain berarti mendatangi air untuk minum, juga berarti menjadi terbuka atau tampak jelas. Syâri’a berarti menghadap terbuka ke arah tertentu, seperti di dalam hadis: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ (Rasulullah saw memerintahkan menutup semua pintu yang terbuka ke arah masjid dan membiarkan pintu ‘Ali).[3]

Menarik dicatat bahwa kata tasyrî’ berarti menggiring unta ke tempat air untuk minum sendiri sehingga penggembalanya tidak usah bersusah payah memberikan minum kepada untanya dengan mengisi ember air. Peribahasa Arab mengatakan: أهون السقي التشريع—Cara terbaik untuk memberi minum adalah menggiring unta ke tempat air. [4] Peribahasa ini diterapkan kepada orang yang melakukan sesuatu dengan mudah, tanpa bersusah payah. Kata tasyrî’ dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam karena hukum itu mempermudah kehidupan atau karena hukum itu harus dibuat dengan tujuan mendatangkan kemudahan. [5] 

Dalam al-Qur’an turunan kata syara’a disebut lima kali, yaitu dalam Q.S. Al-Mâ`idah/5: 48, al-A’râf/7: 163, al-Syûrâ/42: 13, al-Syûrâ/42: 21, dan al-Jâtsiyah/45: 18. Kecuali pada surat al-A’râf/7: 163, semua turunan kata syara’a berarti aturan, hukum, atau jalan. Pada surat al-Mâ`idah/5: 48 terdapat kata syir’ah (aturan); pada surat al-Syûrâ/42: 13 terdapat kata syara’a (mensyariatkan); pada al-Syûrâ/42:21 terdapat kata syara’û (mensyariatkan); dan pada al-Jâtsiyah/45: 18 terdapat kata syarî’ah (peraturan).         

 

Fikih (Fiqh)

Fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan, memahami, mengerti, atau memperoleh pengetahuan. Fiqh dengan semua turunannya dalam al-Qur`an disebut 20 kali.[6] Semuanya berarti memahami atau mengerti. Hanya dalam al-Tawbah/9: 122 kata fiqh dihubungkan dengan pemahaman kepada agama (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ). Fiqh berarti pengetahuan, pemahaman, dan kecerdasan.[7] fiqh seringkali sinonim dengan ‘ilm. Fiqh al-Lughah berarti ilmu bahasa atau leksikologi. Fâqih berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu.

 

Makna Syariat dan Fikih menurut Istilah

 

Syariat adalah hukum-hukum agama yang didasarkan pada al-Qur`an dan Sunnah. Syariat terdiri dari tiga macam hukum:

1)      Hukum i’tiqâdî: Syariat Islam yang meliputi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan atau keimanan. Ilmu yang mempelajari hukum i’tiqâdî adalah ilmu kalam atau ilmu tawhid.

2)      Hukum akhlâqî: Syariat Islam yang meliputi berbagai hukum yang mengatur cara kita berperilaku (adab) di hadapan Allah, Rasul-Nya, sesama kaum muslim, sesama umat beragama, dan sesama makhluk Allah. Ilmu yang mempelajari hukum-hukum jenis ini disebut ilmu akhlaq, ‘irfân, atau tashawwuf. Ada kesepakatan di antara berbagai mazhab—bahkan berbagai agama—tentang nilai-nilai umum yang harus dianut oleh para penganut agama seperti kerendahan hati, kesederhanaan, keadilan, kasih sayang. Mungkin terjadi perbedaan kecil dalam pelaksanaan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.

3)      Hukum fiqhî: Disebut juga hukum amaliah. Definisi fikih yang masyhur di kalangan ulama adalah definisi Imam Syâfi’î: Fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang dimaksud dengan amal perbuatan manusia ialah segala amal perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan bidang ibadat, muamalat, kepidanaan, dan lain sebagainya; bukan yang berhubungan dengan akidah. Yang dimaksud dengan dalil adalah sandaran, alasan, atau hujjah yang diterima sebagai pengesahan hukum. Umumnya para ulama menyebutkan empat macam dalil: al-Qur`an, Sunnah, Ijma` dan Qiyas. Hukum-hukum fikih yang berdasarkan atas dalil-dalil qath’î yang disepakati oleh seluruh mazhab disebut fiqh dharûrî. Penyimpangan dari fikih ini dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Termasuk ke sini, sebagai misal, jumlah rakaat salat fardu, kewajiban untuk wukuf di Arafah, atau ruku’ dengan membungkuk ke arah depan. Jika orang salat subuh empat rakaat, atau wukuf di Plosokandang, atau ruku’ ke belakang, ia tidak dianggap lagi Muslim. Inilah yang mempersamakan umat Islam seluruh dunia. Sedang hukum fikih yang didasarkan pada dalil-dalil zhannî disebut fiqh nazharî. Di sinilah tempat ijtihad. Di sini pula terbuka peluang untuk ikhtilaf di antara berbagai mazhab.[8]

 

Menyoal Ide Tathbîq al-Syarî’ah al-Islâmiyah

Tidak dapat disembunyikan bahwa ada di antara para aktor politik Islam yang menjadikan cita-cita tertinggi perjuangan politiknya adalah penerapan syariat Islam (tathbîq al-syarî’ah al-islâmiyah). Perjuangan dan tujuan seperti itu, di alam demokrasi, tentu saja sah adanya. Akan tetapi, seperti dikatakan Hassan Hanafi dalam tulisannya yang secara khusus mengulas tuntutan sementara kelompok Islam untuk menerapkan syariat Islam di Mesir, sejumlah prasyarat dan kondisi objektif masyarakat mesti diperhatikan agar tuntutan itu tidak seperti kata pepatah (peribahasa) Arab: كلمة حق يراد بها باطل—kata-kata atau tuntutannya benar, tetapi maksudnya batil. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan ide penerapan syariat Islam, sebagaimana ditulis Hassan Hanafi dalam al-Dîn wa al-Tsawrah:

1)    Wahyu (al-Qur`an) tidak dimulai dengan syariat (dalam pengertiannya yang sempit, yakni fikih—pen.) tetapi dengan akidah. Kehidupan seorang Muslim tidak dimulai dengan aturan praktis, tetapi dengan persepsi/pola pikir (tashawwur). Syariat Islam bersumber dari akidah, aturan Islam merupakan produk dari persepsi (pemahaman). Dengan demikian, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menampilkan ajaran-ajaran akidah Islam dan menafsirkannya sesuai dengan kebutuhan zaman, serta mengisinya dengan substansi-substansi yang diambil dari realitas kaum Muslimin. Berupayalah terlebih dahulu menampilkan pemahaman Islam dan menunjukan berbagai karakteristiknya. Setelah pemikiran teoritis terbentuk dengan kuat, barulah kita memulai menerapkan aturan syariat praktis. Bukankah surat-surat Madaniyah yang banyak memuat aturan-aturan syariat turun setelah ayat-ayat Makiyah yang memuat ajaran-ajaran akidah (pemahaman/persepsi)? 

2)    Menerjemahkan pemahaman itu dari tataran teoritis ke dalam tataran keyakinan dan kemantapan iman oleh sejumlah kader unggulan. Mereka inilah yang kemudian menjadi para pionir dan teladan dalam pengamalan tata aturan praktis. Rasulullah telah mendidik beberapa kader, yaitu para sahabatnya selama 23 tahun. Mereka inilah yang membantu beliau dalam penerapan tata aturan Islam dalam rentang waktu 10 tahun, dan mereka pulalah yang membangun pemerintahan Islam setelah beliau wafat. Mendidik para kader lebih sulit dan berat serta memerlukan waktu yang lama sebelum akhirnya sampai pada tahap penerapan aturan praktis. Pertanyaannya, adakah untuk saat sekarang para penerus sahabat, para pionir dan teladan umat?

3)    Pemerintahan Islam tidak dibangun kecuali setelah hijrah, di tengah masyarakat Madinah, dengan undang-undang Madinah dan dengan kerja sama antarwarga Madinah. Dalam arti bahwa mayoritas masyarakat Madinah pada waktu itu adalah umat Muslim yang merindukan tata aturan baru yang bersumber dari akidah yang baru, atau bekerja sama dengan gerakan baru seperti Ahli Kitab. Oleh karena itu, maka mudahlah mendirikan pemerintahan Islam untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Pertanyaannya, adakah untuk saat sekarang umat yang dengan hangat menyambut para pemimpinnya karena mereka dianggap sebagai pembebas dan pemberi harapan baru bagi kehidupan umat? Atau yang ada adalah kesulitan hidup yang semakin menghimpit umat dan penggusuran tanah yang semakin meraja lela, tanpa ada suara yang membela mereka?

4)    Penerapan syariat Islam harus menyeluruh, tidak parsial. Penerapan syariat Islam tidak bisa dengan memaksakan salah satu aspek saja sesuai dengan selera dan kecenderungan pribadi kita, lalu menjadikan satu aspek itu seolah-olah itulah syariat yang sesungguhnya. Syariat Islam itu luas. Ia mengatur tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan moral (akhlak). Mengapa kita tidak memulai dengan menyerukan penerapan tata aturan ekonomi yang dibangun di atas prinsip bahwa masyarakat yang satu yang di dalamnya terdapat satu orang saja yang lapar maka ‘tanggung jawab’ Allah lepas dari masyarakat itu? Mengapa kita tidak memperjuangkan penerapan aturan politik Islam yang dibangun di atas prinsip bai’at, syûrâ dan tidak menyerahkan urusan ini (kepemimpinan) kepada orang yang memintanya? Mengapa kita tidak menerapkan tata aturan sosial yang dibangun di atas partisipasi umat, pengawasan dan tanggung jawab mereka terhadap sejumlah urusan publik, serta mengampanyekan perlunya saling wasiat mewasiati antarmanusia? Mengapa kita tidak menerapkan aturan moral yang dibangun di atas pendidikan dan penyebarluasan nilai-nilai keutamaan, bukan dengan cara intimidasi dan menakut-nakuti? Mengapa kita hanya mau mengerjakan yang sedikit dan mudah serta meninggalkan yang banyak dan susah?

5)    Syariat Islam pertama-tama harus dibangun di atas pelaksanaan amanat, baru kemudian penerapan hal-hal yang sifatnya sanksi dan hukuman. Pelaksanaan amanat berada pada wilayah kekuasaan dan harta benda. Dari segi prioritas, masalah politik dan ekonomi harus didahulukan atas penerapan undang-undang (hukum). Dalam ungkapan lain, masalah-masalah yang menyangkut urusan tanah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai tingkat prioritas yang lebih utama daripada masalah-masalah hudûd (hukuman dan sanksi) yang merupakan hak Allah. Dalam ungkapan lainnya lagi, aturan Islam pertama-tama memberikan hak manusia sebelum memberikan hak Allah.

6)    Jika memang benar-benar harus menerapkan yang “sebagian” sebelum “keseluruhan” karena tidak punya keberanian (kemampuan) untuk menerapkan “keseluruhan” dan untuk menjaga yang “sebagian” itu, bukankah kebersihan juga sebagian dari iman? Lalu mengapa rumah yang kita diami dan jalan-jalan yang biasa kita lewati tidak terawat kebersihannya? Bukankah etika publik juga tidak kalah pentingnya dalam pandangan Islam? Bukankah penyediaan kebutuhan pokok manusia, terjaganya seorang pemimpin demi memenuhi kemaslahatan rakyatnya, memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian kepada yang telanjang juga bagian dari ajaran agama? Bukankah tarian-tarian erotis sebelum kumandang azan atau setelah pembacaan ayat suci Al-Qur`an di media elektronik kita, atau berita-berita selebritis yang mengumbar erotisme dan sajian tentang tafsir Al-Qur`an pada halaman yang bersusulan dalam media-media cetak kita, semua itu keluar dari rasa malu? Kita nikmati dunia lalu menutupinya dengan agama!

7)    Sebelum kita menuntut umat untuk menerapkan undang-undang hukum pidana (hudûd), terlebih dahulu kita mesti memenuhi hak mereka. Sebelum kita menunutut seseorang untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, terlebih dahulu kita harus memberikan hak-haknya. Di antara hak-hak seorang Muslim adalah bekerja bukan bermalas-malasan (al-bathâlah), memberi bukan meminta, pendidikan dan memberi teladan yang baik bukan membiarkan tayangan atau pemberitaan erotisme dan melarang dengan paksaan. Penerapan undang-undang hukum pidana atau hudûd baru dapat diberlakukan setelah seluruh ajaran Islam benar-benar diterapkan. Jadi, penerapan ajaran Islam secara menyeluruh datang terlebih dahulu, baru setelah itu tindakan perlindungan berupa penerapan hukum-hukum hudûd datang kemudian. Sanksi adalah hasil bukan proses, akhir bukan awal.

8)    Undang-undang hukum Islam bukanlah undang-undang formal, akan tetapi undang-undang yang memerhatikan kondisi-kondisi objektif masyarakat yang oleh para ulama ushûl dinamai dengan “hukum positif (ahkâm al-wadh’)”. Suatu hukuman hanya dapat dilaksanakan ketika sebab dan syaratnya tersedia serta tidak adanya hal-hal yang dapat mencegah (mawâni’) terlaksananya hukuman tersebut. Kelaparan, penganguran, dan harta tanpa perlindungan, merupakan mawâni’ bagi terlaksananya hukuman pencurian. Merebaknya tayangan dan pemberitaan yang mengumbar erotisme di satu pihak, dan pelarangan yang ketat serta sarat dengan paksaan di pihak lain, juga luputnya pendidikan dan keteladanan merupakan mawâni’ bagi pelaksanaan hukuman rajam. Dalam hal ini, kisah ‘Umar ketika ia tidak menerapkan hukuman pencurian pada masa paceklik sudah sangat masyhur.

9)    Mengapa kita hanya menerapkan separuh hukuman atau seperempatnya saja? Bukankah Allah mengutuk peminum, yang menyajikan, dan yang membuat khamr? Lalu bagaimana bisa minuman-minuman keras itu dijual dan disajikan dengan bebas di negeri Muslim? Yang harus dihukum bukan hanya peminumnya saja, tetapi juga pemasok, pembuat dan pemilik pabriknya. Bukankah mereka semua adalah Muslim? Mengapa kita hanya menerapkan hukuman hanya kepada satu dua Muslim saja sedang yang lainnya tidak? Bukankah turis Arab (yang melancong ke luar negeri lalu melakukan perilaku asusila di sana) adalah juga Muslim? Mengapa syariat tidak diterapkan kepada sang penguasa sebelum kepada rakyat? Bukankah Rasulullah bersabda: “Demi Allah, seandainya Fâthimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya?”[9] Semoga saja kita tidak termasuk orang-orang yang menerapkan hukum hanya kepada orang-orang lemah saja, sementara orang-orang besar kita biarkan.[10]

Hemat saya, apa yang baru saja dipaparkan Hassan Hanafi tentang kondisi politik Islam di Mesir, dalam banyak hal relevan dengan realitas sosio-politik Islam Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada celanya jika kita menjadikannya bahan pertimbangan dan pelajaran dalam rangka membangun kehidupan politik yang adil, terbuka, demokratis dan membebaskan.

 

Penutup

Di hadapan ide penegakkan syariat Islam terbuka dua pilihan. Menegakkan syariat Islam dalam arti hukum-hukum fikih—seperti popular sekarang ini. Atau berjuang menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seperti keadilan, persamaan hak, atau kasih sayang. [11]

Terakhir, seperti Anda lihat, tidak ada ide orisinil atau analisis tajam dari saya tentang tema yang diangkat dalam tulisan ini. Yang ada hanya kutipan-kutipan tulisan yang ide dan pemikirannya saya sepakati. Mohon maaf!

Bahan Bacaan:

CD Mawsû’ah al-Hadîts al-Syarîf; Kutub Tis’ah, Riyadh: Syirkah Harf lî Taqniyah al-Ma’lûmât, 2004.   

 

Al-Fayrûz Âbâdî, Majd al-Dîn, al-Qâmûs al-Muhîth, Beirut: Dâr al-Fikr, 1999. 

Hanafi, Hassan, al-Dîn wa al-Tsawrah fî Mishr, Kairo: Maktabah Madbûlî, tt.

 

——-, al-Turâts wa al-Tajdîd, Mawqifunâ min al-Turâts al-Qadîm, Beirut: al-Mua`assasah al-Jâmi’ah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tawzî’, cet. IV, 1992.

 

Ibn Manzhûr, Muhammad bin Makram, Lisân al-‘Arab, Beirut: Dâr Shâdir, tt.

 

Al-Qaradhâwî, Yûsuf, Bayyânât al-Hall al-Islâmî wa Syubuhât al-‘Almâniyyîn wa al-Mutagharribîn, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. I, 1988.

 

Rakhmat, Jalaluddin, Dahulukan Akhlak di atas Fikih, Bandung: Muthahhari Press, cet. III, 2003.

 

——-, Islam dan Pluralisme; Akhlak al-Qur`an Menyikapi Perbedaan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, cet. I, 2006.

 

Al-Râzî, Muhammad bin Abî Bakr, Mukhtâr al-Shihhâh, Beirut: Maktabah Lubnân, 1995.


Disampaikan pada Diskusi Mingguan P3M STAIN Tulungagung, Rabu 9 Januari 2007.

[1]Jalaluddin Rakhmat, Dahulukan Akhlak di atas Fikih, Bandung: Muthahhari Press, cet. III, 2003, hlm. 79-82.

[2]Lihat antara lain Muhammad bin Makram bin Manzhûr, Lisân al-‘Arab, Beirut: Dâr Shâdir, tt., vol. 8, hlm. 175-176, dan Muhammad bin Abî Bakr al-Râzî, Mukhtâr al-Shihhâh, Beirut: Maktabah Lubnân, 1995, vol. 1, hlm. 141. 

[3]Lihat Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Kitab Musnad al-‘Asyrah al-Mubasysyarîn bi al-Jannah, Bab Musnad Abî Ishâq Sa’ad bin Abî Waqâsh, hadis no. 1429, dalam CD Mawsû’ah al-Hadîts al-Syarîf; Kutub Tis’ah, Riyadh: Syirkah Harf lî Taqniyah al-Ma’lûmât, 2004.   

[4]Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab…, vol. 8, hlm. 175. 

[5]Rakhmat, Dahulukan Akhlak…,  hlm. 83-84.  

[6]Lihat Q.S. Al-Nisâ`/4: 78, al-An’âm/6: 25, 65, 98, al-A’râf/7: 179, al-Anfâl/8: 65, al-Tawbah/9: 81, 87, 122, 127, Hûd/11: 91, al-Isrâ`/17: 44, 46, al-Kahfi/18: 57, 93, Thâhâ/20: 28, al-Fath/48: 15, al-Hasyr/59: 13, dan al-Munâfiqûn/63: 3, 7.

[7]Lihat Majd al-Dîn al-Fayrûz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, Beirut: Dâr al-Fikr, 1999, hlm. 1126. 

[8]Dikutip Jalaluddin Rakhmat dengan beberapa modifikasi dalam Dahulukan Akhlak…, hlm. 88-91 dari Abd al-Hâdî al-Fadhlî, Târîkh al-Tasyrî’ al-Islâmî. Penulis pun melakukan modifikasi kecil yang tidak mengubah substansi dan makna atas kutipan Rakhmat tersebut.

[9]Secara lengkap hadis yang dikutip Hassan Hanafi ini berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

(Lihat antara lain Shahih al-Bukhârî, Kitab Ahâdits al-Anbiyâ`, Bab Hadîts al-Ghâr, hadis no. 3216. Lihat juga Kitab al-Manâqib, Bab Dzikr Usâmah bin Zayd, hadis no. 3453 dan Kitab al-Maghâzî, hadis no. 3965; semuanya dalam CD Mawsû’ah al-Hadîts al-Syarîf…).

[10]Hassan Hanafi, al-Dîn wa al-Tsawrah fî Mishr, Kairo: Maktabah Madbûlî, tt., vol. 7, hlm. 249-252. Baca juga Hassan Hanafi, Al-Turâts wa al-Tajdîd, Mawqifunâ min al-Turâts al-Qadîm, Beirut: al-Mua`assasah al-Jâmi’ah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al-Tawzî’, cet. IV, 1992, hlm. 35-43, dan Yûsuf al-Qaradhâwî, Bayyânât al-Hall al-Islâmî wa Syubuhât al-‘Almâniyyîn wa al-Mutagharribîn, Kairo: Maktabah Wahbah, cet. I, 1988, hlm. 156-197.

[11]Rakhmat, Dahulukan Akhlak…, hlm. 91. Baca juga Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme; Akhlak al-Qur`an Menyikapi Perbedaan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, cet. I, 2006, hlm. 214-215.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: